IKLAN

KPU Boltim Telah Keluarkan Surat Pemberitahuan Pergantian

Dua Anggota DPRD Boltim Terancam di-PAW


KPU Boltim Telah Keluarkan Surat Pemberitahuan Pergantian

Anggota DPRD Boltim Periode 2014-2019 Saat Dilantik pada September 2014. (foto dok)

Anggota DPRD Boltim Periode 2014-2019 Saat Dilantik pada September 2014. (foto dok)

BOLTIM – Tensi politik di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menjelang pilkada tahun ini bergeliat. Senin (23/2) Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat mengeluarkan surat kepada dua partai politik (parpol) yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Kesatuan Bangsa (PKB).

Surat bernomor 09/KPU-BMT/II/2015 tersebut menegaskan bahwa dua anggota DPRD Boltim dari dua partai tersebut sudah tidak memenuhi syarat menjadi anggota dewan periode 2014-2019.

Surat tersebut didasarkan dengan, 1) Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, 2) putusan Pengadilan Negeri (PN) Kotamobagu Nomor 261/PID.B/2013.KTG tanggal 10 April 2014, 3) Kajian laporan Bawaslu Provinsi Sulut tanggal 30 Januari 2015 sebagai dasar keluarnya rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulut Nomor 42/Bawaslu-Sulut/1/2015 tanggal 30 Januari, 4) Surat KPU Provinsi Sulut Nomor 10/KPU-Provinsi-023/11/2015 perihal perintah tanggal 20 Febuari 2015.

Isi pemberitahuan tersebut, menjelaskan tentang kedua anggota dewan tersebut sudah tak lagi memenuhi syarat karena telah terpidana penjara sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana diisyaratkan pada pasal 51 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD.

Oleh karena itu partai pengusung dapat mengajukan proses pergantian antara waktu (PAW) dengan mengkuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota. Jemi Elieser Tine saat dikonfirmasi di kantornya mengatakan dirinya merasa kecewa dengan sikap penyelenggara pemilu yaitu KPU Boltim.

”Karena surat itu untuk partai, jadi kami kembali tergantung partai, kami siap menerima konsekuensi dengan keputusan partai,” ungkap Jemi. Senada juga dijelaskan Sofyan Alhabsyi.

”Saya kecewa dengan sikap penyelenggara, seharusnya kalau merasa kami sudah tak memenuhi syarat kenapa surat tersebut keluar sesudah kami dilantik bahkan sudah beberapa bulan menjalankan tugas sebagai wakil rakyat,” jelas Sofyan. Sementara Ketua KPU Boltim Hendra Damopolii saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa KPU Boltim hanya menindaklanjuti pemberitahuan dari KPU Provinsi Sulut atas rekomendasi Bawaslu Sulut.

“Benar surat pemberitahuan tersebut dilayangkang sesudah selesai tahapan, karena itu tidak masuk dalam tahapan. Pada dasarnya, pemberitahuan tersebut dilayangkan ke partai, jadi semua keputusan ada di partai. Rasionalisasinya kedua anggota dekab jangan menyalahkan penyelenggara, karena KPU Boltim sendiri hanya menindaklanjuti perintah KPU Provinsi atas rekomendasi Bawaslu,” tegas Hendra, sembari menambahkan, semua tahapan yang dijalani kedua anggota Dekab itu sudah sah hingga dilantik. Sekadar informasi, kedua legislator tersebut terpidana kasus meterai palsu pada tahun 2013. (mara)