IKLAN

DPRD: Pemkot Tak Harus Tunggu Audit BPK Geser Anggaran Pilwako  


 

Ketua DPRD Manado, Noortje Van Bone (tengah), anggota Komisi C, Anita de Blouwe dan pegawai Depdagri di Kantor Kementerian Dalam Negeri

Ketua DPRD Manado, Noortje Van Bone (tengah), anggota Komisi C, Anita de Blouwe dan pegawai Depdagri di Kantor Kementerian Dalam Negeri

MANADO – Setelah melakukan konsultasi di Kemendagri, akhir pecan kemarin sejumlah anggota DPRD Manado rupanya telah memiliki ‘modal’ untuk berargumen dengan eksekutif terkait pelaksaan Pilwako Manado 17 Februari yang telah ditetapkan KPU Manado.

Diakui Ketua DPRD Manado, Noortje Van Bone, ada beberapa anggota dewan lainnya ikut mendampingi dirinya saat konsultasi di Kemendagri.

Antara lain yang dikonsultasikan, yakni Permendagri No 44 thn 2015 tentang pengelolaan dana Kegiatan pemilihan Gubernur/wagub, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota khususnya Bab 5 Pasal 14 ayat 3.

Kemudian penyampaian laporan penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 (Pilgub) dan Ayat 2 (Pilwako).

“Disitu disebutkan, penggunaan belanja hibah itu dilaporkan atau dilakukan dilakukan paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan pemilihan. Dengan dasar ini berarti Pemkot tak harus menunggu audit BPK lagi untuk melakukan pergesaran. Itu inti hasil konsultasi kami di Kemendagri,” tandas Van Bone.

Soal anggaran, ditambahkan Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Manado, Anita De Blouwe, Dewan siap bahas untuk dilakukan pergeseran demi suksesnya Pilwako Manado ini.

“Setelah mendengar arahan dari Kemendagri, menurut teman-teman nda lama bahas pergeseran anggaran. Hanya satu jam dibahas. Sekarang tinggal dari niat penjabat Wali Kota, Roy Roring untuk mensukseskan Pilwako Manado ini,” ujar personil komisi C ini. (antoreppy)

 

Manado Fiesta 2017