IKLAN

DPP Partai Golkar Seret Panwas Bitung ke DKPP


Rene Manembu

Rene Manembu

BITUNG —Keputusan Panitia Pengawas (Panwas) Kota Bitung yang menerima gugatan dan memerintahkan KPU untuk segera menetapkan pasangan independen Ridwan Lahiya-Max Purukan (RL-Mapan) berdampak buruk.

Pasalnya, Panwas dilaporkan pengurus DPP Golkar ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pilkada (DKPP), Rabu (22/10). Laporan itu dilayangkan Golkar karena merasa ada kejanggalan sidang gugatan RL-Mapan di Panwas Bitung dan ditandai dengan amar putusan yang dikeluarkan Jumat pekan lalu.

“Kami sudah berkoordinasi dan hari ini (Rabu, red) memasukan gugatan ke DKPP mengenai kinerja Panwas Bitung,” ungkap Rene Manembu, pengurus DPP Golkar versi Munas Ancol.

Ia menjelaskan, putusan Panwas Bitung ada kesan membabibuta, tanpa memperhatikan proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dari PPS, PPK dan fakta rekapitulasi KPU Bitung.

Jelas Rene, tiga hal yang disebut KPU Bitung, RL-Mapan tidak memenuhi syarat, seolah dikesampingkan Panwas Bitung dalam dua kali sidang gugatan. Pertama, menurut Rene, harusnya ketika KPU Bitung mengatakan hasil verifikasi administrasi dan faktual bahwa RL-Mapan tidak memenuhi syarat, di situ panwas sudah menolak gugatan pertama.

“Tapi anehnya, Panwas malah suruh KPU bekerja menjalankan amar putusan, bikin verifikasi faktual 3×24 jam. Mana ada KPU bisa bekerja secepat itu. Ini berarti ada skenario agar KPU tergesa-gesa, sehingga ketika tidak memenuhi amar putusan pertama, panwas langsung rekomendasi RL-Mapan diakomodir,” papar Rene.

Kedua, kata Rene, surat pajak yang dimasukan pasangan calon, itu bersifat substansif bukan administrasi penunjang. “Sehingga kalau tidak dimasukan, yang bersangkutan langsung gugur,” tegas Rene.

Kemudan menurut Rene, data dukungan KTP warga sebanyak 11 ribu lebih tidak cukup bagi RL-Mapan. Untuk syarat ini, kata Rene, panwas tidak punya alasan lain untuk menolak gugatan. Argumen panwas bahwa KPU dalam verifikasi dan rekapitulasi tidak melibatkan saksi atau LO paslon RL-Mapan, tidak berarti secara serta merta memerintahkan KPU agar menetapkan paslon tersebut.

“Harusnya amar putusan panwas itu, meminta KPU membuat verifikasi dan rekapitulasi ulang. Lalu meminta RL-Mapan menghadirkan saksi dan LO mereka. Bukan tutup berkas dukungan yang kurang, lalu seenaknya suruh KPU akomodir paslon yang tak memenuhi syarat,” tutur Rene sembari menambahkan, akan meminta DKPP turun memeriksa Panwas Bitung dan menggelar sidang dengan saksi-saksi dari KPU maupun LO paslon RL-Mapan. (jones)

 

Manado Fiesta 2017