IKLAN

Didampingi Gubernur, Menkeu Bambang Gelar Sosialisasi Dana Desa di Pemkab Bolmong


Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro. (foto dok)

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro. (foto dok)

BOLMONG – Wanti-wanti soal penggunaan dana desa terus dikampanyekan pemerintah pusat. Kali ini datang dari Menteri Keuangan (Menkeu) Prof. Dr. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bolmong, Jumat (19/6). Hal ini disampaikan menteri saat sosialisasi terkait penggunaan dana desa di Aula Sitirahmadina Kantor Bupati, Kota Lolak. “Penggunaan dana desa harus sesuai dengan program yang ada di desa,” tegas menteri, kemarin.

Masih menurut Menkeu Bambang di hadapan para sangadi (kepala desa) yang ikut sosialisasi bahwa dana desa digunakan dalam pembiayaan pemerintah, prioritas pembangunan, pembangunan pemberdayaan masyarakat desa. Itu harus sesuai dengan program.

Bambang mengingatkan, penggunaannya juga harus didampingi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Selain itu juga pengawasan penggunaan dana desa akan disupervisi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

”Nanti ada pelatihan, pendampingan dan supervisi untuk program dan penggunaan dana. Dana desa ini untuk dua hal, yaitu infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat,” kata Bambang.
Dia menjelaskan, pemerintah mengalokasikan dana desa sekitar Rp 20 triliun di RAPBN tahun 2015. Jumlah ini meningkat Rp 11 triliun dari anggaran sebelumnya yang hanya mencantumkan anggaran desa Rp 9 triliun.

Alokasi dana desa ini sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam aturan tersebut, alokasi anggaran dana desa sebesar 10 persen dari total dana transfer ke daerah.
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

“Harus dikelola secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga para kepala desa harus mampu mempertanggungjawabkan serta berkompetensi. Mutlak harus melakukan sosialisasi terhadap dana desa. Pengelolaan dana desa harus dipertangungjawabkan kepada rakyat dan juga mewajibkan membayar pajak.

Pemerintah telah memutuskan penyaluran dana desa tahap pertama sebanyak 40 persen dicairkan paling lambat minggu kedua April, setelah pemerintah daerah menyampaikan Perda APBD dan Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota mengenai pembagian dana desa kepada setiap desa.
Tahap kedua sebanyak 40 persen, paling lambat minggu kedua Agustus dan tahap ketiga sebanyak 20 persen, paling lambat minggu kedua Oktober, yang sama-sama dicairkan setelah pemerintah daerah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa semester I tahun berjalan.

Sementara itu ikut mendampingi Menteri Bambang adalah Gubernur Sulut DR Sinyo Harry Sarundajang, Ketua Fraksi PDI-P DPR-RI Olly Dondokambey, Kanwil Pajak Drs Hestu Yoga Saksama Ak MTB, Bupati Bolmong Salihi B. Mokodongan, Wakil Bupati Yanni Ronny Tuuk, Ketua DPRD Welty Komaling, pejabat pemprov, kepala SKPD, para camat serta kepala desa se Bolmong. (yoan)