IKLAN

ADVETORIAL

Deprov Sulut Tetapkan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2014 Menjadi Perda


ADVETORIAL

image

Ketua DPRD Sulut, Steven Kandouw menyerahkan berkas penetapan pertanggungjawaban APBD 2014

SETELAH pembahasan yang cukup alot bersama Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Utara. Akhirnya DPRD Sulut menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Pertanggung-jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2014 menjadi Peraturan Daerah (Perda).

image

image

Wakil Gubernur DR Djouhari Kansil dan Ketua DPRD Sulut, Steven Kandouw ketika melakuka penandatanganan nota kesepakatan

Penetapan ini dilakukan Pimpinan Dewan lewat Rapat Paripurna  yang dipimpin langsung oleh Ketua Deprov Sulut, Drs. Steven Kandouw didampingi wakil ketua, Steven Vreeke Runtu dan Marthen Manoppo yang ikut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulut, DR. Djouhari Kansil dan unsur Forkompinda Sulawesi Utara, Senin (3/8).

image

Noldi Lamalo anggota Fraksi Restorasi Untuk Keadilan saat menyampaikan pendapat akhir Fraksi

image

Afan Mokodongan ketika menyampaikan pendapat akhir Fraksi Amanat Keadilan Sejahtra

image

Ferdinand Mangumbahang ketika menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Gerindra

Meskipun menyetujui Pertanggung-jawaban pelaksanaan Anggaran APBD 2014, enam Fraksi dalam pemandangan akhir memberikan catatan kritis kepada pemerinta daerah. Diantaranya adalah serapan anggaran yanv tidak maksimal hingga akhir 2014. Serapan anggaran rata-rata kurang lebih 90%, ini ditujukan dengan adanya silpa pada APBD 2014.

image

Pejabat Pemprov saat mengikuti Pariputna

image

Forkompimda ketika menghadiri paripurna.

Fraksi Gerindra dalam catatan kritisnya menyatakan, perencanaan dan realisasi harus dapat sejalan. Program yang dilakukan harus memperhatikan autput maupun outcome. Sumber-sumber PAD perlu diawasi secara maksimal sehingga tidak terjadi kebocoran-kebocoran yang sangat tidak diharapkan. (mom)

 

Manado Fiesta 2017