IKLAN

ADVETORIAL

Deprov Sulut Tetapkan APBD-P 2015 jadi Perda


ADVETORIAL

image

Gubernur Sulut, SH Sarundajang saat melakukan Penandatanganan RAPBD-P 2015 menjadi Perda

image

Wakil Ketua DPRD Sulut, Wenny Lumentut saat melakukan penandatanganan

SETELAH melakukan pembahasan yang cukup alot dengan mitra kerja SKPD, dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2015. DPRD Sulut telah menetapkan APBD-P menjadi Peraturan Daerah (Perda) lewat rapat paripurna istimewa yang dipimpin oleh Ketua Dewan Drs. Steven Kandouw.

image

Wakil Ketua DPRD Sulut, Marthen Manoppo juga melakukan penandatangan berkas

image

Wakil Ketua DPRD Sulut, Stevanus Vreeke Runtu saat melakukan penandatangan berkas Perda APBD-P 2015

Sebelum penetapan, enam Fraksi yang ada di DPRD Sulut menyampaikan pendapat akhir. Yang intinya menerima Ranperda APBD Perubahan 2015 untuk dijadikan peraturan daerah disertai dengan catatan kritis.

image

Fraksi RNK saat lewat juru bicara Noldi Lamalo saat menyampaikan pendapat akhir

image

Fraksi Demokrat lewat juru bicara Billy Lombok saat menyampaikan pendapat akhir

Seperti anggaran untuk pendidikan sangat kecil di APBD-P dibandingkan dana pilkada cukup besar 197 miliar.  Sarana infrastuktur juga jadi perhatian enam fraksi. Misalnya pembangunan jalan Manado-Tomohon harus menjadi prioritas akibat bencana lalu.

image

Fraksi Golkar lewat juru bicara Raski Mokodompit ketika menyampaikan pendapat akhir

image

Fraksi Amanat Keadilan lewat juru bicaranya Afan Mokodongan saat menyampaikan pendapat akhir

Kemudian di bidang kesehatan juga diharapkan mendapat perhatian serius pemerintah. Dan yang tak kalah pentingnya adalah pemanfaatan dana pilkada yang sangat menguras APBD dapat dipergunakan sebaik mungkin dan penghematan.

image

Fraksi PDIP lewat juru bicaranya James Tuuk Saat menyampaikan pendapat akhir

image

FORKOMPIMDA ketika menghadiri rapat Paripurna

Dalam pandangan akhir fraksi juga, mereka memberikan peringatan SKPD atau pejabat yang tidak disiplin dalam pembahasan. Seperti asiten III C Talumepa SH yang enggan menghadiri pembahasan APBD-P di DPRD Sulut. ” Yang tidak menghadiri pembahasan, kiranya dapat diberikan sanksi yang tegas,” papar James Tuuk membacakan pendapat akhir Fraksi PDIP,Jumat (21/8). (*/mom)

 

Manado Fiesta 2017