IKLAN

JIKA TIGA POINT LALAI TERANCAM GAGAL

Dana Desa Rp 851 M Cair Dua Tahap


JIKA TIGA POINT LALAI TERANCAM GAGAL

MANADO- Sebanyak 1505 Desa di Sulawesi Utara (Sulut) dari data Alokasi Dana Desa (ADD) 2016 akan menerima kurang lebih Rp 851 M. Tahap pencairan program pemerintah tersebut akan diberikan dua tahap.

Kepala Badan

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Pemprov Sulut Muh Ruddy Mokoginta

16 Maret 2016 merupakan tahap pertama pencairan sebesar 60 persen, tahap kedua pada Agustus 2016 sebesar 40 persen.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Muh Ruddy Mokoginta mengatakan tahap pencairan bisa berjalan lancar asalkan setiap Desa harus merampungkan atau melengkapi administrasi.

PicsArt_1457393899259

Alokasi Dana Desa Provinsi Sulut, anggaran 2016 di 12 Kab/Kota. Anggaran diatas tiap per Kab/Kota dengan jumlah Desa telah tertera. Diketahui Misalnya Minahasa akan menerima paling banyak, jumlah Desa 227 dicairkan Rp 128.400.280 M pada 2016 ini. Dan dana ini belum seluruhnya akan dicairkan karena menurut peraturan dua tahap, tahap pertama 16 Maret 2016 dengan pencairan dana baru 60 persen dari jumlah anggaran tadi Misalnya Minahasa. Sumber data: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Prov. Sulut

Selanjutnya, Mokoginta menegaskan 3 point yang harus diperhatikan setiap Desa yaitu melengkapi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes).

Tidak ada persyaratan lain selain syarat umum tersebut, jika tidak serius atau lalai maka dana tersebut ditahan pada kas Kabupaten/Kota masing-masing”tegasnya.

“Sekarang ada pendamping, mulai dari tenaga ahli sampai dengan pendamping lokal Desa mendapat kepercayaan menggarap Dana Desa (DD). Mendampingi pemerintah desa  dulunya ada PNPM itu fokus dengan dana desa PNPM sudah selesai sekarang tutup buku atau beralih ke pendamping Desa,”ungkap Mokoginta.

Mokoginta sedikit menjelaskan kepada Manadoline saat ditemui di ruang kerjanya Senin (7/3). Soal mekanisme DD ini yaitu dana ditransfer dari Departemen Keuangan, lalu masuk di kas daerah ke Kabupaten/Kota, jadi tidak ada namanya singgah ke Provinsi.

Selanjutnya, rekening kas umum daerah (RKUD) masuk ke rekening Desa masing-masing, tapi di RKUD hanya mengendat paling lambat dua minggu.

“Kalau belum disalurkan ke Desa, ini tanda tanya bisa jadi Desa mendapat teguran dari Bupati/Wali Kota. Penting demi  kelengkapan administrasi baru bisa transfer ke Desa kalau belum tidak bisa.

Manfaatkan sebaik mungkin dana tersebut, dengan persyaratan pemeritah yaitu 70 persen untuk pembangunan dan 30 persen untuk pemberdayaan masyarakat, tetapi tidak masalah kalau 100 persen digunakan untuk pembanguan yang jelas harus sesuai tiga pokok tadi,”beber Mokoginta.

Mokoginta berikan contoh, misalnya pembuatan jalan, irigasi, jalan ekonomi menghubungan sentra-sentra produksi. Supaya dapat pekerjaan orang lokal.

60 persen tahap pertama difokuskan infrastruktur? itu tidak masalah, sama halnya 100 persen infrasrtuktiur tapi alangka baiknya 70-30.

Diketahui, DD Sulut pada 2016 dengan jumlah Desa 1505 total Rp 851.288.200.000 M jadi per Desa mendapat Rp 267.472.665, sedangkan pada 2015 di Sulut jumlah Desa 1507 total Rp  402.546.361 mendapat Rp 267.472.665 per Desa. Dana Desa Nasional pada 2015 Rp 20,76 T dan 2016 ini Rp 46,9 T. (srikandipangemanan)