IKLAN

Dalam Pilkada ASN Harus Netral, Bebas dari Intervensi


Hanny Sondakh

Hanny Sondakh

BITUNG-Walikota Bitung Hanny Sondakh mengingatkan AParatur Sipil Negara (ASN) jangan terlibat dalam Politik praktis selama masa kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung. “Larangan bagi ASN sudah jelas dalam¬†Edaran Mendagri No. 270/4211/SJ Tanggal 4 Agustus 2015 Tentang Netralitasi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan larangan penggunaan fasilitas pemerintah daerah dalam masa kampanye pemilihan kepala daerah,” jelas Sondakh, Kamis (20/8).

Lanjutnya berdasarkan himbauan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sehubungan dengan Pilkada serentak di tanah air pada 9 Desember 2015 nanti, Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan Parpol. Ketentuan tersebut merupakan perwujudan kebijakan dan manajemen ASN yang menganut azas netralitas, yakni untuk menciptkan pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, sehingga dapat memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa, sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU No 5 Tahun 2014.

Kemudian ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf b dan c UU No.8 Tahun 2015 Tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No.1 tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, yang menegaskan bahwa Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan ASN, anggota Kepolisian RI dan anggota TNI dan Kades atau Lurah dan perangkat Desa atau perangkat kelurahan. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar pegawai ASN tidak melakukan tindakan yang menguntungkan dan/atau merugikan salah satu pasangan calon dalam Pilkada.

Karena itu Sondakh berharap kiranya Edaran Mendagri tersebut dapat menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab oleh para ASN dan Calon Kepala daerah guna mensukseskan Pilkada pada 9 Desember 2015 nanti. (jones)