IKLAN

Bupati Bolmong Serahkan Dokumen IUP Kepada Gubernur Sarundajang


 

Bupati Hi Salihi Mokodongan (kanan) Sedang Menandatangani Berita Acara Penyerahan Dokumen IUP yang Disaksikan Gubernur S.H. Sarundajang. (f-humas bm)

Bupati Hi Salihi Mokodongan (kanan) Sedang Menandatangani Berita Acara Penyerahan Dokumen IUP yang Disaksikan Gubernur S.H. Sarundajang. (f-humas bm)

BOLMONG – Bertempat di ruang C.J. Rantung Lantai II Kantor Gubernur Sulut, Rabu (8/6) Bupati Bolmong Hi Salihi B. Mokodongan menyerahkan dokumen perizinan pertambangan mineral dan batubara kepada Gubernur Sulut DR Sinyo Harry Sarundajang.

Penyerahan dokumen perizinan pertambangan mineral dan batubara dari pemerintah kabupaten/kota merupakan tindaklanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dimana dalam salah satu pasalnya menyatakan bahwa kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dialihkan dari Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Penyerahan Dokumen IUP tersebut dilaksanakan setelah melalui penandatanganan berita acara oleh Gubernur Sulut DR SH Sarundajang dan Bupati Bolmong Hi Salihi B. Mokodongan.

Dalam sambutannya gubernur mengatakan penyerahan dokumen IUP tersebut merupakan tahapan wajib dalam rangka mendukung suksesnya pembangunan di bidang pertambangan mineral dan di bidang lingkungan hidup. Lebih jauh Gubernur mengatakan Pemprov Sulut akan mengawasi setiap IUP yang beroperasi di wilayah Sulut.

Bupati Hi Salihi Mokodongan (kanan) Menyerahkan Dokumen IUP kepada Gubernur S.H. Sarundajang. (f-humas bm)

Bupati Hi Salihi Mokodongan (kanan) Menyerahkan Dokumen IUP kepada Gubernur S.H. Sarundajang. (f-humas bm)

“Jika izinnya masih jalan tapi tak ada kegiatan, maka izinnya akan dicabut. Atau kegiatannya masih berjalan namun izinnya telah habis dan tidak memperbaharui izin maka kegiatan perusahaan maupun izinnya akan dihentikan atau dicabut,” tegas gubernur.

Sementara menurut Bupati Salihi Mokodongan, pertambangan mineral merupakan kekayaan yang tak terbarukan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Walaupun saat ini IUP-nya telah menjadi kewenangan provinsi namun kewenangan pemerintah kabupaten (pemkab) tetap ada yakni dalam pemberian rekomendasi atas IUP di wilayah masing-masing. Tanpa rekomendasi maka IUP tak akan diterbitkan.

Dalam laporan disebutkan bahwa Bolaang Mongondow tercatat sebagai daerah dengan IUP terbanyak yakni 29 izin meliputi pertambangan emas, pasir besi, batu lempung, batu gamping serta batuan lainnya. (yoan)