IKLAN

Buntut Permen 56 57 KKP, ZEE Dimonopoli, Kapal Asing Kuasai Perairan Indonesia


 Ikon Patung Ikan Cakalang di Bitung, dilingkari kain hitam oleh pendemo, tanda industri perikanan Bitung sementara berkabung akibat moratorium dari Menteri Susi. (Foto: ist)

Ikon Patung Ikan Cakalang di Bitung, dilingkari kain hitam oleh pendemo, tanda industri perikanan Bitung sementara berkabung akibat moratorium dari Menteri Susi. (Foto: ist)

MANADO – Kedaulatan perairan Negara Republik Indonesia, ternyata terus terusik dengan kehadiran kapal asing yang berhasil meraup keuntungan hingga triliunan rupiah lewat sektor perikanan dan kelautan kita.

11 Februari 2016, kapal ikan asing berbendera Jepang, Panama dan China menari-nari di perairan laut Indonesia. Diketahui, Kapal bernama La Pena milik negara Panama posisi terakhir di Selat Malaka.

Begitu pula kapal Katuei Maru Nomor 88 dan Kinei Maru Nomor 53 milik Jepang, posisi terakhir sedang beraktivitas di Selat bandung dan laut Banda Timur. Tak hanya itu, kapal ikan asing China bernama Ju Rong Yu 2, 11 Februari lalu berada di Selat Amamapere Indonesia.

Mereka diduga melakukan aktivitas penangkapan ikan di perairan Indonesia. Lalu, bagaimana nasib kapal-kapal Indonesia yang saat ini terbelenggu dengan adanya moratorium Menteri Susi, masih belum jelas nasibnya.

“Akibat Peraturan Menteri Nomor 56,57 oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan, sehingga Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dimonopoli oleh kapal asing,” tegas Iten Kojongian, dari organisasi Perikanan Bitung Bersatu (PBB), Rabu (9/3) tadi malam.

Menurut Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Bitung ini, awalnya sangat bangga memiliki Menteri Kelautan yang membuat gebrakan tentang illegal fishing (pencurian ikan).

Namun, kebanggaan itu berbalik dengan sejumlah kebijakan yang mulai dikeluarkan sejak Susi Pudjiastuti menjabat Menteri dalam jajaran Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo.

“Wajar jika kapal asing yang menguasai sektor perikanan dan kelautan kita. Itu tidak bisa dipungkiri, karena kapal-kapal berbendera Indonesia saat ini tidak bisa beroperasi di Zona Ekonomi Eksklusif. Hal itu disebabkan karena Permen dari Kementrian Kelautan. Padahal kapal kita notabene sudah memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan atau SIPI,” kesal Kojongian.

Pemerintah dianggap belum maksimal melakukan pengawasan terhadap beroperasi kapal-kapal luar negeri.

“Bidang pengawasan kita tidak profesional dalam melaksanakan tugas. Dana operasional dari APBN untuk bidang pengawasan sangat besar, namun kenyataan di lapangan tidaklah demikian. Contohnya, banyak kapal pengawasan perikanan yang tambat di pelabuhan Bitung. Karena kelalaian bidang pengawasan, lalu pengusaha yang kini dijadikan tumbal,” ujar Kojongian.

Solusinya, lanjut Kojongian, Pemerintah memberikan keleluasaan bagi para pelaku perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan.

“Berikan kesempatan kepada kapal- kapal eks asing yang sudah berbendera Indonesia dan juga mempunyai SIPI untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan, cabut moratorium serta memperbaiki sektor pengawasan,” ungkap pria vokal soal dunia Perikanan.

Organisasi PBB, berharap Pemerintah Provinsi Sulut dapat membantu menyelesaikan masalah yang sudah mengakibatkan adanya kerugian di sektor perikanan.

“Kami Bersyukur punya Gubernur Olly Dondokambey. Minimal ada harapan baru dari pak Gubernur untuk memperbaiki kondisi perikanan di Bitung, dengan lobbi yang dilakukan, kami berharap dapat berdampak positif bagi para pelaku perikanan di Bitung,” tandasnya.

Gubernur Olly berjanji akan menindaklanjuti laporan adanya kapal asing yang melakukan kegiatan di perairan laut Indonesia dengan berkoordinasi dengan Kementrian Kelautan.

“Semua aspirasi para pelaku perikanan, akan saya bicara dengan Menteri Susi,” janji Dondokambey. (antoreppy)