IKLAN

Biro Hukum Pemprov Tolak 47 Perda Kab/Kota


MANADO-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) membatalkan beberapa Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan Gubernur No. 132 Tahun 2016 tertanggal 4 Mei 2016.

Dalam keputusan tersebut, Gubernur Sulut Olly Dondokambey melalui Kepala Biro Hukum Glady NL Kawatu SH MSi mengatakan keputusan tersebut berisi tentang pembatalan beberapa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Sulut .

Kawatu beralasan, bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lebih tinggi, Kepentingan Umum, dan/atau Kesusilaan di batalkan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan Instruksi Mendagri No.582/476/SJ Tanggal 16 Pebruari 2016.

“Para Bupati/Walikota, kami harap segera menghentikan Perda Duatalkan.dimaksud dan selanjutnya Bupati/Walikota bersama DPRD Kabupaten/Kota mencabut Perda yang dibatalkan paling lambat 7 hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur Sulut ini.”tegas Kawatu, Senin (16/5).

Perda Kabupaten/dibatalkan:

Manado 3, Minahasa 4, Tomohon 3, Bolmong 3, Sangihe 5, Sitaro 3, Minut 2, Boltim 2, Mitra 3, Kotamobagu 2, Bitung 6, Bolmut 1, Talaud 5, Minsel 3, Bolsel 2, Jumlah 47 Perda.

Jenis Perda yang di batalkan: Pajak Daerah 8, Retribusi Jasa Umum 10, Retribusi Perizinan Tertentu 7, Pengelolaan Barang Milik Daerah 1, Pengelolaan Pertambangan 3, Retribusi Daerah 1, Retribusi Terminal 1, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 1, Retribusi Jasa Usaha 1, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 1, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu 1, Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah 1, Perizinan Pemanfaatan Air 1, Retribusi Izin Usaha Perikanan 1, Adminisrtrasi Kependudukan 3, Izin Usaha Kehutanan dan Retribusi Atasnya 1, Retribusi Tempat Pelelangan Perikanan 1, Retribusi Izin Pelayanan Jasa Informasi 1, Punggutan Penyelenggaraan Usaha Pertambangan 1, Retribusi 1, Perizinan dan Rekomendasi Dikelola Pada KP2T 1. (Kandi/hm)