IKLAN

Bersaksi di PTUN, Deasy Roring: Pembahasan Pergeseran Anggaran Pilkada Susulan Februari


Deasy Roring, saksi ahli dari DPRD Manado saat memberikan keterangan dalam sidang lanjutkan gugatan Pilkada Manado susulan di PTUN

Deasy Roring, saksi ahli dari DPRD Manado saat memberikan keterangan dalam sidang lanjutkan gugatan Pilkada Manado susulan di PTUN

MANADO – Deasy Roring, salah satu saksi ahli dari DPRD Manado ikut dihadirkan dalam lanjutan sidang gugatan pelaksanaan Pilkada Manado susulan di PTUN yang digugat Syarief Darea atas nama LSM.

Dalam kesaksian Roring, yang juga ketua Fraksi Demokrat di DPRD Manado, Selasa (16/8/2016), banyak menjelaskan masalah anggaran Pilkada seperti yang ditanyakan tergugat I dari Kemendagri diwakili J. Tommy Golung dari Biro Hukum Pemprov Sulut dan pihak tergugat intervensi GS Vicky Lumentut-Mor Bastiaan, wali kota-wawali Manado terpilih yang diwakili kuasa hokum Percy Lontoh, SH dan Stenly Lontoh, SH.

“Setahu saya sebagai salah satu anggota Banggar DPRD Manado, anggaran Pilkada Manado itu tertata di APBD 2015. Itu belum diketahui kalau akan terjadi penundaan Pilkada Kota Manado,” jelas Deasy di hadapan majelis hakim PTUN Manado diketuai Ceckly Kereh, SH hakim anggota Sanny Pattipeilohi, SH serta Zarina, SH

Salah satu pertanyaan tergugat I yang tidak bisa dijawab Deasy, yakni tentang mekanisme dan proses pembahasan APBD 2015. Di beralasan, pertanyaan itu bukan wewenang dirinya menjawab.

“Mekanismenya itu bukan tupoksi saya. Ada Kaban Keuangan Pemkot Manado yang berhak menjawab. Hanya setahu sayu, dalam setahun anggaran itu dua kali pembahasan. Yakni ABPD induk dan APBD tambahan,” katanya.

Soal pergeseran anggaran setelah terjadi Pilkada susulan di Manado, menurut Deasy, dibahas Februari-Maret tahun 2016 lalu sekaligus dilakukan konsultasi ke Dirjen Keuangan Kemendagri.

“Sebenarnya bukan pembahasan. Tapi permintaan persetujuan dewan soal pergeseran anggaran. Itu melibatkan TAPD Pemkot Manado dipimpin Sekda serta pimpjnan dewan dan Banggar,” jelasnya.

Meski telah disetujui dewan, bahkan diperbolehkan oleh Dirjen Keuangan sesuai hasil konsultasi, tapi pergeseran saat itu tidak dilakukan. “Iya. Karena saat itu tidak disetujui Penjabat Wali Kota saat itu,” ujar Deasy kepada Manado Line. (antoreppy)

 

Manado Fiesta 2017