IKLAN

Banggar Deprov Kecewa PAD Menurun


MANADO-Badan Anggaran bersama dengan TAPD Provinsi Sulawesi Utara, sudah mulai melakukan pembahasan KUA-PPAS APBD-P tahun 2016.

Suasana rapat Banggar dan TAPD

Suasana rapat Banggar dan TAPD, Selasa (20/9) dipimpin oleh Ketua Dewan Andrei Angouw

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan, Andrei Angouw berlangsung alot. Pasalnya, sebagian besar anggota Banggar mempertanyakan turunnya Pendapatan Asli Daerah ( PAD) tahun ini.

Ketua Dewan dengan tegas meminta penjelasan dari TAPD yang dipimpin langsung Sekretaris Provinsi, SR. Mokodongan.

“Mengapa target pencapaian PAD rendah. Sementara  keuntungan mobil juga di Indonesia tidak menurun tahun-tahun ini. Kami berharap ada penjelasan dari pihak TAPD,” jelas Angouw.

Menanggapi itu, Sekprov mengatakan bahwa Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dibawah kepemimpinan Roy Tumiwa, harus mengkaji ulang lebih dalam. Ini harus secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan.

“Bukan kepada alam, bukan kepada daya beli. Ini harusnya betul-betul suatu peneliti yang independen dan ahli, sehingga akhirnya realistis, logik dan masuk akal,” kata Mokodongan.

Lanjut  Sekprov, dengan melihat makro ekonomi dan indikator peralihan dan pergeseran daripada pola pengeluaran masyarakat dari kebutuhan sekunder ke jasa keuangan harus logik.

“ Jadi, kadispenda jangan membuat alasan bertentangan dengan yang tertera pada pendahuluan,” ungkap Sekprov.

Pada saat rapat dimulai, Kadispenda menjelaskan, alasan rendahnya PAD tahun 2016 disebabkan adanya regulasi.

“Pertama, kondisi ekonomi global, nasional dan daerah. Kondisi ini pula yang menyebabkan daya beli sangat kurang begitu pula tentang kemampuan bayar pajak pemilik kendaraan. Kedua, tahun 2015 terjadi kemarau panjang dan kekeringan, sehingga daya beli dan bayar masyarakat berkurang. Ini juga bisa terlihat dari data yang ada, hanya mencapai 55 persen,” ungkap Tumiwa.

Ditambahkan Tumiwa, terobosan sudah dilakukan seperti memberikan keringan pajak selama tiga bulan. “Tapi hanya 22 ribu kendaraan yang memanfaatkan kebijakan keringan pajak, padahal kendaraan cukup banyak. Kami juga melakukan kerja sama dengan kelurahan yaitu door to door. Jadi, tidak tercapainya PAD bukan karena pembahasan tapi karena kondisi,” tambah Tumiwa. Pembahasan KUA-PPAS dilaksanakan Selasa (20/9). (mom)