IKLAN

Bahas Pulau Bangka, Pansus Zonasi ” Retak”


MANADO-Pembahasan Ranperda Zonasi dan daerah pesisir, Selasa (18/10) antara Pansus dan  tim Pokja Pemprov Sulut memanas.

Pembahasan Ranperda Zonasi antara Pansus dan tim Pokja Pemprov Sulut

Pembahasan Ranperda Zonasi antara Pansus dan tim Pokja Pemprov Sulut

Pasalnya, dalam pembahasan  itu, sebagian anggota Pansus mempersoalkan soal surat yang disampaikan Kepala Biro Hukum Gledy Kawatu terkait PP No 50 tahun 2011.  Yang menyatakan dalam PP No 50  tersebut bahwa Likupang dan sekitarnya termasuk pulau Bangka adalah kawasan Pariwisata.

Dengan adanya surat tersebut, suasana pembahasan berlangsung alot. Amir Liputo yang sangat mengerti soal hukum mempertanyakan, mengapa PP No 50 tersebut tidak dimasukan sejak awal atau dalam draf ranperda Zonasi.

” Jika kita memaksakan PP No 50 maka Perda RTRW Provinsi Sulut harus direvisi. Karena jika tetap dipaksakan maka akan berdampak hukum. Sebab di likupang itu, bukan hanya pulau Bangka ada wilayah pertambangan. Masih ada PT MSM, pertambangan rakyat. Kami berharap pembahasan Ranperda Zonasi ini harus  taat aturan, jangan sampai Pansus kena implikasi hukumnya,” papar Liputo. Sambil mempertegas jika PP No 50 tahun 2011 tetap dipakai maka dirinya akan keluar dari Pansus.

” Saya mengusulkan agar Pulau Bangka di kesampingkan dulu. Bahas dulu wilayah yang lain,” tegas Liputo.

Sementara itu, Gledy Kawatu yang dimintahkan penjelasanya, mengakui jika pihaknya lalai. Karena tidak mempertimbangkan PP No 50 tahun 2011 ketika pembahasan Ranperda Zonasi ini mulai dibahas.

Namun menurutnya, disampaikannya surat ke pimpinan Pansus dan anggota sesuai petunjuk Sekprov. Menindaklanjuti  adanya pertemuan Pansus Zonasi dengan Gubernur Sulut Olly Dondokambey pada tanggal 12 aoktober 2016. Terkait usulan pulau Gangga menjadi kawasan fasilitas umum.

” PP No 50 menjelaskan bahwa Likupang dan sekitarnya adalah kawasan Wisata Nasional. Nah sebagai  legal standing kami memberikan penjelasan secara tertulis,” aku Kawatu, sembari menjelaskan PP No 50 dikeluarkan tahun 2011. Sementara Perda RTRW Provinsi Sulut ditetapkan pada tahun 2013.

Diketahui dalam Perda RTRW menyebutkan, pulau Bangka adalah kawasan pertambangan. Namun yang jadi dalam perda Zonasi, pulau Bangka bakal ditetapkan sebagai kawasan pariwisata. (mom)