IKLAN

DPRD Rekomendasi Tutup dan Denda 5 Juta

Astaga… Tempat Hiburan Malam dan Karaoke, Lakukan Penggelapan Pajak


DPRD Rekomendasi Tutup dan Denda 5 Juta

Sejumlah personil Komisi B dan D DPRD Kota Manado, saat melakukan sidak di Inul Vista, Rabu, (25/02) semalam.

Sejumlah personil Komisi B dan D DPRD Kota Manado, saat melakukan sidak di Inul Vista, Rabu, (25/02) semalam.

MANADO – Ketua Komisi B DPRD Kota Manado Revani Parasan, menegaskan sejumlah tempat hiburan malam dan karaoke di Kota Manado diduga telah melakukan penggelapan pajak. Pasalnya, dari hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Komisi B DPRD Kota Manado, Rabu, (25/02) malam didapati sejumlah struk pembayaran pajak tidak memiliki tanda pajak dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Manado berupa perporasi.
“Kami mendapati, struk pembayaran pajak dari sejumlah tempat hiburan malam dan karaoke, tidak ada perporasi dari Dispenda,” tegasnya Revani Parasan, kepada sejumlah wartawan yang ikut mendapingi anggota dewan dalam sidak tersebut.
Ravani juga menjeleskan terkait dengan temuan tersebut, pihak pengelola tempat hiburan malam dan karaoke, sesuai dengan aturan yang ada akan dikenakan denda sebesar Rp 5 juta.
Sementara personil Komisi B Arthur Rahasia mengatakan, penyertaan perporasi pada struk diatur dalam Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 57 tahun 2014 tentang Pendapatan Asli Daerah, dimana mengatur saksi denda Rp 5 juta untuk setiap struk.

Ketua Komisi B DPRD Kota Manado, Revani Parasan.

Ketua Komisi B DPRD Kota Manado, Revani Parasan.

“Ini jelas, apabila pada setiap struk tidak ada perporasi, berarti itu sudah melanggar Perwako, dan sanksinya adalah denda perlembar. Saya menduga, tidak ada perporasi tersebut, maka telah terjadi upaya penggelapan pajak,” terangnya.
Komisi A dan B, akan menutup operasional tempat hiburan malam dan karaoke sampai semua terkait dengan ijin dan pajak dibereskan oleh pihak pengelola.
“Sudah jelas melakukan pelanggaran, namun kami akan berikan waktu batas hari ini, jika tidak kami tutup apalagi ada laporan dari SKPD terkati, beberapa pengelola tidak kooperatif ketika didatangi oleh pihak Dispenda,” tegas Ravani dan Anter. (christian)