IKLAN

Alamak!! Terima TPAPD 10 Aparat Desa di Kota Kotamobagu Terancam TGR


Salah Satu Kantor Desa di Kota Kotamobagu. (f-manadoline)

Salah Satu Kantor Desa di Kota Kotamobagu. (f-manadoline)

KOTAMOBAGU – Revisi regulasi pada Peraturan pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2015 yang mengharuskan dana TPAPD dialokasikan melalui dana desa (ADD), makin memakan korban. Di Kota Kotamobagu sebanyak 10 perangkat desa yang sudah terlebih dahulu menerima Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Triwulan I, terancam kena sanksi tuntutan ganti rugi (TGR).

Ini menyusul Pemkot Kotamobagu melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Moh. Edo Mopobela mengatakan karena TPAPD sudah terlanjur diterima harus ada kesadaran dari perangkat untuk mengembalikan lagi. Kata dia, dana tersebut nantinya akan dikembalikan ke kas daerah untuk dialokasikan lagi ke kas rekening desa melalui ADD. ”Kami sudah melakukan koordinasi ke seluruh aparat desa yang terlebih dahulu menerima tunjangan tersebut untuk sesegera mungkin dikembalikan,” tegas Pobela, Jumat (24/4).

Jika nanti ada perangkat yang enggan mengembalikan yang bersangkutan bakal terkena sanksi TGR. ”Sudah pasti TGR jika tidak mengembalikan dana ini. Karena dana tunjangan ini akan dirubah kembali pengalokasiannya melalui alokasi dana desa sesuai revisi PP Nomor 43,” terang Pobela.
Sementara untuk pembayaran TPAPD Triwulan I sendiri saat ini masih dalam perampungan syarat penerimaannya. Mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), Rencana Kerja Jangka Menengah Desa (RKPJMDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

”Perampungan syarat itu sudah harus ada. Kami tengah pacu perampungan draf administrasi desa yang menjadi persyaratan dalam pembayaran TPAPD yang nanti akan bersamaan penyaluran ADD. Dan saat ini tengah dalam finalisasi perampungan seluruh desa yang ada,” urainya.
Lebih lanjut dikatakannya, jika draf persyaratan desa sudah rampung, kemudian pemkot akan membuat Peraturan Walikota (Perwako). ”Setelah keluar perwako, pemerintah desa wajib memiliki nomor rekening desa. Nantinya kepala desa (sangadi), sekretaris desa (sekdes) dan bendahara desa akan mengelola sepenuhnya keuangan desa sesuai dengan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 43 Tahun 2014,” pungkasnya. (yoan)