IKLAN

Ada Temuan Pelanggaran di Kabupaten, Pencairan Dandes Tertunda


MANADO– Perkembangan pencairan dana desa (Dandes) sempat dikabarkan Maret bulan lalu, tertunda menunggu April 2016 karena lambatnya proses administrasi di masing-masing Desa hingga permasalahan serius diabaikan.

Sekretaris BPMPD

Sekretaris BPMPD Feibe Rondonuwu

Hal ini dikatakan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Muh Ruddy Mokoginta melalui Sekretaris Feibe Rondonuwu, Rabu (13/4) saat berada di ruang kerjanya.

Rincian alokasi Dandes

Rincian alokasi Dandes

Rondonuwu mengatakan memang betul jadwal pencairannya sebenarnya bulan lalu (Maret-red) 60 persen dan tahap II Agustus 40 persen.

Selanjutnya, Rondonuwu menegaskan 3 point yang harus dirampungkan setiap Desa yaitu melengkapi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes).

Diketahui, Dandes Sulut pada 2016 dengan jumlah Desa 1505 total Rp 851.288.200.000 M jadi per Desa mendapat Rp 267.472.665, sedangkan pada 2015 di Sulut jumlah Desa 1507 total Rp 402.546.361 mendapat Rp 267.472.665 per Desa. Dana Desa Nasional pada 2015 Rp 20,76 T dan 2016 ini Rp 46,9 T.

Temuan Pemprov terkait laporan pelanggaran Desa kelola dana tersebut?

Rondonuwu menjelaskan, ada beberapa Desa salah pergunakan bahkan tidak mensejahterakan rakyat.

Misalnya saat kerja bakti atau bekerja untuk membangun infrastruktur. Kepala Desa tidak memberikan upah.

Ada juga temuan disalah satu Desa di Talaud, Dandes digunakan membuat pagar.”Itu kan hanya untuk keindahan bukan untuk kepentingan bersama,”tegas Rondonuwu.

Pemprov ingatkan disetiap Kabupaten, harus tegas tindaklanjuti temuan-temuan yang salah pergunakan Dandes,”pungkasnya. (srikandipangemanan)

 

Manado Fiesta 2017