IKLAN

Walikota Kotamobagu Terus Dikritisi Soal Tidak Beretikanya dalam Penyerahan Dokumen LKPJ


F-Riana Sari Mokodongan SPiKOTAMOBAGU – Nada minor legislatif mulai dari pejabat eselon II yang dinonjobkan hingga tidak beretikanya penyerahan LKPJ oleh walikota, masih mengganjal ‘hati’ anggota parlemen Kota Kotamobagu. Poin-poin yang dikritisi Fraksi Partai Golkar (FPG) yang disampaikan lewat juru bicara fraksi Riana Sari Mokodongan SPi saat padangan umum rapat paripurna LKPJ Senin (6/4). Dalam kesempatan itu FPG menilai ada beberapa hal yang patut diapresiasi kepada pemkot salah satunya proses pembangunan yang tengah berlangsung. “Pejabat eselon II yang telah mengikuti seleksi tidak sesuai prosedur, kesalahan pengetikan dalam draf LKPJ. Dan yang paling disoroti penyerahan LKPJ beberapa waktu lalu, harusnya sesuai etika dan tidak diserahkan bersamaan apel PNS. Ini diharapkan tidak terulang lagi,” tegas Riana saat membacakan pandangan umum fraksi, kemarin. Walikota Ir Hj Tatong Bara mengatakan, catatan lewat pandangan fraksi akan diseriusi bersama. “Tentunya beberapa catatan itu menjadi prioritas. Koreksi soal pengetikan akan diperbaiki dalam pengajuan draf pemkot ke DPRD dalam pembahasan berikutnya. Kemudian soal penyerahan LKPJ, harapan dalam penyerahan itu sendiri agar diketahui seluruh perangkat yang hadir bisa mengetahui bahwa kinerja pemerintah semuanya diawasi DPRD agar aparat dapat meningkatkan etos dan disiplin kerja. Dan yang terakhir seleksi jabatan sudah sesuai dengan amanat UU ASN,” jelas walikota saat memberikan tanggapan. (mara)